Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Gugatan Walhi: Pengadilan Tolak Kasus Tambang di Meratus

PTUN Jakarta Timur, memutuskan gugatan Walhi Kalimantan Selatan kepada Menteri ESDM atas izin operasi produksi tambang PT MCM di Pengunungan Meratus, tak dapat diterima. Sebelum itu, Walhi Aceh, juga mengajukan gugatan kepada Kepala BKPM atas izin operasi produksi tambang emas, PT EMM, di PTUN Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta timur memutuskan gugatan Walhi Kalimantan Selatan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) soal izin pertambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM), tak dapat diterima, atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Putusan tak dapat diterima dengan alasan gugatan mengandung cacat formil. Gugatan yang sudah masuk lebih tujuh bulan itupun tak ditindaklanjuti hakim untuk diperiksa dan diadili.

“Berdasarkan pertimbangan dari bukti-bukti yang dipaparkan baik oleh penggugat maupun tergugat, perkara ini termasuk perdata karena kontrak karya. Kami nyatakan NO. Gugatan tak dapat diterima,” kata Sutiyono, Ketua Majelis Hakim di PTUN Jakarta timur, Senin (22/10/18). Dalam persidangan itu, didampingi dua hakim lain, Joko Setiono dan Nasrifal. Mulyati bertindak sebagai panitera.

Baca juga: Daerah Bulat Tolak Tambang Batubara MCM, Walhi Gugat Menteri Karena Keluarkan Izin Produksi

Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Walhi mengajukan gugatan kepada Menteri ESDM dan MCM atas SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara MCM jadi tahap operasi produksi. SK yang keluar 4 Desember 2017 mencakup tiga kabupaten , yakni, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong.

Selama ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, satu-satunya daerah yang tak terdapat perizinan pertambangan maupun perkebunan sawit.

Luasan izin tambang batubara itu seluas 1.398,78 hektar merupakan hutan sekunder, pemukiman 51,60 hektar, sawah 147,40 hektar, dan sungai 63,12 hektar. Ia berada di hamparan Pegunungan Meratus. Di Kalsel sendiri, MCM menguasai lahan seluas 5.900 hektar.

Sebelum majelis hakim memutuskan perkara, pada Juli lalu, ada pemeriksaan lapangan. Sidang bergulir sejak 4 April.

Andi Muttaqien, kuasa hukum warga mengatakan, soal kompetensi absolut itu harusnya diputus dalam putusan sela karena hakim menyatakan dalam proses persidangan ada keperluan memeriksa pembuktian dari tergugat dan tergugat intervensi maka dilakukan di akhir persidangan.

“Majelis hakim menyatakan, ini satu kesatuan dengan kontrak karya sebelum keluar putusan ini. Jadi hakim menganggap, tak bisa memutus di awal. Setelah proses panjang, baru kompetensi absolut itu diputus di belakang. Wilayah abu-abu. Itu yang jadi permasalahannya,” katanya.

Keindahan alam di Lembah Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, yang terancam tambang batubara PT.MCM. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Menurut Andi, hakim mengakui ada perubahan rezim dari kontrak karya dan keluar UU pertambangan baru tetapi tak utuh mengatakan semua perizinan harus mengikuti ketentuan rezim baru.

“Dia bilang, rezim perizinan harus tunduk pada hukum publik tetapi dia masih membuka kemungkinan kontrak karya adalah perdata. Itu yang menurut saya tidak konsisten.”

Dalam UU Tata Usaha Negara, ada ketentuan yang dikecualikan yakni keputusan, SK atau perbuatan perdata. Jadi gugatan seharusnya di Pengadilan Negeri.

“Langkah selanjutnya tergantung masyarakat, Walhi dan pemerintah daerah. Menurut saya pribadi, pilihan menggugat di pengadilan negeri bisa diambil. Kita juga banding putusan ini.”

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional menyayangkan, putusan majelis hakim. Sejak awal, gugatan Walhi SK Menteri ESDM. Dengan begitu, kata Alin, panggilan akrabnya, kewenangan ada di PTUN.

“Hanya kemudian mereka menarik ini ke kontrak karya. Meskipun menurut kami rezim kontrak karya memang sudah diakhiri dengan IUPK (izin usaha pertambangan khusus-red). Ini yang kami sesalkan.”

Seharusnya, kata Alin, karena pemeriksaan lapangan sudah jalan dan majelis hakim telah mengetahui permasalahan lapangan, mestinya bisa jadi pertimbangan jernih. “Dalam rezim perizinan apapun, konstituen terbesar adalah suara masyarakat harus jadi pertimbangan. Praktiknya, suara masyarakat diabaikan.”

Dalam kasus MCM, katanya, masyarakat bahkan pemerintah daerah juga menolak perusahaan. Kabupaten ini, merupakan garda terakhir dari perlindungan ekosistem dan fungsi ekologis di Kalsel.

“Jadi ini memang pertahanan terakhir dari Kalsel. Ini yang selalu kami sesalkan bahwa rezim perizinan selalu mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat. Kami juga tak melihat majelis hakim mengacu pada persidangan setempat. Apalagi dalam persidangan setempat, tergugat tidak hadir.”

Dwi Sawung, Pengkampanye Urban dan Energi Walhi Nasional mengatakan, penolakan warga atas tambang batubara ini sudah sejak lama. Ia jadi alasan mengapa hingga kini perusahaan belum beroperasi.

“Ketika ada pergantianUU dan ada penyesuaian perizinan beberapa kontrak karya itu bertransformasi menjadi IUPK. Ada batas waktu. Ini salah satu yang keluar di akhir-akhir perpanjangan lagi IUPK. Masyarakat di sana akhirnya menggugat.”

Pemerintah Hulu Sungai Tengah dan Kalsel sendiri, katanya, juga menolak analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) MCM. Pemerintah daerah menyatakan tak ingin ada pertambangan di daerah mereka tetapi izin keluar dari menteri.

“Izin amdal ditolak. Masyarakat menolak juga. Di Hulu Sungai Tengah itu tak ada pertambangan batubara. Baik berizin maupun yang tidak. Akhirnya keluar izin produksi ini.”

Sawung pun jadi bertanya-tanya, kala mengeluarkan izin operasi produksi itu didahului amdal atau tidak. “Atau amdal belakangan? Ini mana yang mau kita ikutin? UU Lingkungan Hidup atau UU Minerba? Ini agak aneh. Masa’ izin operasi keluar, tetapi amdal dan izin lingkungan gak keluar?”

Romli, Ketua Gerakan penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) Hulu Sungai Tengah kecewa dengan putusan majelis hakim.

“Itu sangat kami sesalkan. Kemana lagi hukum ini mau dibawa? Kami mencari pengadilan kemana? Di Jakarta saja keputusan seperti ini,” katanya.

Dia menyayangkan, keputusan Menteri ESDM menaikkan status izin eksplorasi ke operasi produksi pertambangan padahal tahapan-tahapan terhadap masyarakat di Kalsel terutama di Hulu Sungai Tengah, tidak pernah terlibat. “Mengabaikan hak-hak kami selaku masyarakat. Ini jelas hak kami dirampas oleh Jakarta, MCM dan ESDM,” katanya.

Warga, katanya, akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk banding. Dia tak ingin daerahnya rusak seperti kabupaten lain kala ada pertambangan batubara dan perkebunan sawit.

“Kami sejahtera dalam ekonomi tanpa pertambangan dan perkebunan sawit. Itu termuat dalam rencana daerah kami. Inilah yang membuat kami sangat kecewa. Mereka mengabaikan ini. Ada perda yang melindungi kami. Tahu-tahunya, KESDM dengan sewenang-wenang menerbitkan SK izin itu tanpa memperdulikan harkat dan martabat kami. Hak kami diobok-obok!”

Romli bilang, lokasi pertambangan batubara ini berdekatan dengan proyek Bendungan Batang Alai Timur. Ia salah satu program pemerintah pusat. Pertambangan ini bakal mengancam bendungan.

“Selain mengancam ekologis, juga merusak sosial masyarakat. Kearifan lokal jika ada tambang dan sawit, akan hilang. Di Hulu Sungai Tengah, tanpa tambang dan perkebunan sawit, tiap tahun sudah banjir. Apalagi jika ada tambang. Lingkungan atas rusak, kami tak bisa bayangkan. Kami akan terus berjuang menolak tambang ini.”

  1. Sumber Asal Foto dan Teks : mongabay.co.id
  2. Judul Asal : Judul : Gugatan Walhi: Pengadilan Tolak Kasus Tambang di Meratus, dari Aceh BKPM Tergugat soal Izin Produksi Emas
  3. Tanggal Terbit : 23 October 2018
    0 Comments

    No Comment.