Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Gugatan Terhadap PT MCM Ditolak PTUN Jakarta, Walhi Ajukan Banding

PERADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menolak gugatan organisasi lingkungan Walhi terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining atas terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Walhi dengan tegas menyatakan banding karena menilai keputusan tersebut tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat Kalsel khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Setelah melalui rangkaian sidang selama 8 bulan lebih, PTUN Jakarta, Senin (22/10) memutuskan perkara No 47/G/LH/2018/PTUN-JKT. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua, Sutiyono dan Hakim Anggota Joko Setiono dan Nasrifal, memutuskan gugatan Walhi tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Majelis Hakim menilai bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Majelis Hakim berargumen bahwa Kontrak Karya terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT Mantimin Coal Mining berada dalam ranah hukum perdata.

Walhi mengajukan gugatan terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining atas terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi tahap kegiatan Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalsel.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid mengatakan, atas putusan Majelis Hakim ini, Walhi akan melakukan banding. Upaya banding yang akan ditempuh oleh Walhi untuk membuktikan bahwa penilaian PTUN Jakarta terkait dengan kewenangannya tersebut adalah keliru.

“Walhi berpandangan terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka menjadi kewenangan bagi PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini. Kami juga menyesalkan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang meletakkan entitas negara setara dengan entitas korporasi,” tegasnya.

Putusan perkara ini juga dinilai copy paste dengan perkara No 45/G/LH/2018/PTUN-JKT. Dari sini kami melihat Majelis Hakim mengulangi kekeliruan Majelis Hakim pada perkara WALHI Melawan menteri ESDM dan PT Citra Palu Mineral.

“Kami sangat menyesalkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta, terlebih setelah melalui proses persidangan lebih dari 8 bulan. Putusan ini mencederai masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas menolak izin tambang batubara, dan sekaligus menciderai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia,” tegas Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, Selasa (23/10).

Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK), Pak Rumli.

“Kami sangat kecewa dengan putusan ini dan akan tetap berjuang untuk penyelamatan Meratus dengan semboyan rakyat Kalimantan Selatan Waja sampai Kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir.”

Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penggugat baik di PTUN maupun pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di Desa Nateh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selama sidang setempat, penggugat dan masyarakat bisa memperlihatkan kondisi lingkungan dan masyarakat yang hidup di daerah yang akan terkena dampak pertambangan.

Masyarakat bisa hidup tanpa ada pertambangan dan alam terjaga dengan baik yang terancam apabila dilakukan penambangan batubara.

Daerah pertambangan juga bagian dari DAS Batang Alai yang sedang dibangun daerah irigasi batang alai merupakan salah satu proyek nasional ketahanan pangan. Terlebih desa Nateh juga mendapatkan SK Hutan Desa dari Presiden langsung.

Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM bertentangan dengan semangat Presiden untuk mengakui dan melindungi pengelolaan hutan oleh masyarakat. kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan benteng terakhir atau rimba terakhir Kalimantan Selatan yang harus diselematkan dari ancaman daya rusak industri tambang batubara.

Mengingat semakin masifnya kerusakan ekologis akibat kejahatan korporasi melalui perizinan di satu sisi, dan di sisi yang lain pengadilan umum gagal melihat perkara kejahatan lingkungan sebagai kejahatan luar biasa, Walhi mendorong dibentuknya pengadilan lingkungan hidup, yang diharapkan mampu menyelesaikan perkara lingkungan hidup secara berkeadilan, baik bagi rakyat maupun bagi lingkungan hidup. (OL-3)

Sumber Asli Teks dan Foto : MediaIndonesia.com

Tanggal Terbit : Selasa, 23 Okt 2018, 09:40 WIB

    0 Comments

    No Comment.